Al Fauzi Rahmat
International Program of Governmental Studies
Laporan Kunjungan di BAPPEDA D.I Yogyakarta
“ASPIRASI DI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN D.I YOGYAKARTA”
Selasa, 11 Desember 2015
Deskripsi Acara
Dalam acara ini membahas tentang aspirasi di dalam perencanaan pembangunan D.I Yogyakarta dan presentator (Diwara Siswantara, M.Si) menjelaskan tentang teknis perencanaan pembangunan di kota Yogyakarta. Dalam pembangunan Provinsi Yogyakarta menggunakan tiga jenis dokumen yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Presentator menjelaskan bahwa tidak semua kota di Indonesia memiliki RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) hanya memiliki RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan adanya pilkada Serentak akan diselenggarakan pada bulan Desember salah satu tujuannya adalah adanya RPJP di semua daerah di Indonesia sehingga terciptanya pemerataan pembangunan. Di daerah sudah memiliki RPJP dan RPJM. Ini adalah perencanaan politisi RPJM yang mengikuti visi misi atau kampanye janji-janji walikota terpilih. Arah kebijakan Walikota adalah pendidikan, pariwisata dan pusat layanan. Adapun tahapan pembentukan RKPD tahunan setiap area dokumen awal, PPAS, APBD dan SKPD. bertugas mengawasi pembangunan BPK saat ini, BPK tidak hanya mengawasi keuangan tapi mengawasi pembangunan.
Peraturan tentang otoritas dari pemerintah provinsi pada daerah untuk mengatur otoritas mereka seperti yang tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam peraturan ini juga mengandung sekitar perbatasan otoritas dari pemerintah daerah dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) peraturan ini juga mengandung tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengurangi lebih plaining otoritas. Dasar hukum untuk mengatur dokumen perencanaan pembangunan adalah UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri. Dalam peraturan ini berisi tentang teknis untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan.
Presentator berbicara juga tentang proses musrembang, proses perencanaan untuk mengkoordinasikan penyusunan pemegang saham awal. Hubungan antara musrembang dengan dokumen perencanaan yang sehingga keberadaan sinkron antara perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan sentral dan membahas tentang perkembangan hotel di kota Yogyakarta. Dalam hal ini membahas tentang apa peran BAPPEDA dalam pengembangan hotel di kota Yogyakarta cocok AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), Ekonomi rakyat dan beharap pengembangan hotel tidak menghambat ruang terbuka hijau.
Currently: Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
INFORMASI TERBARU: DENGAN DITERBITKANNYA Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) 3/2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Pen...
-
Pada awalnya Museum Asi Mbojo ini merupakan bangunan istana dari Kesultanan Bima. Bangunan istana ini dibangun pada tahun 19...
-
Judul : Dasar – Dasar Ilmu Politik Penulis : Prof. Miriam Budiardjo Cetakan :Edisi revisi: Cetakan kelima, September 2012 ...
No comments:
Post a Comment